Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan bagi konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks, faktor-faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks, serta upaya pemerintah atau instansi terkait terhadap peredaran produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah konsumen dapat menuntut ganti rugi dan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum ataupun BPSK, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan. Faktor penyebab kurang berjalannya perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang mengandung formalin dan boraks adalah permintaan konsumen yang tinggi, kurangnya pengetahuan konsumen, kurangnya pengetahuan pelaku usaha, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Upaya pemerintah atau instansi terkait terhadap peredaran produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang meliputi penyuluhan serta pengawasan dan juga upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, meliputi peringatan, pembinaan, penyitaan dan pencabutan izin usaha. Kepada konsumen yang dirugikan disarankan untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha. Kepada pemerintah agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha.